Skip to main content

Posts

Adat Dan Kebiasaan

Prof.Dr. Sudikno,SH Dalam bukunya “Mengenal Hukum” 1986 hal 82. Menguraikan kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeng, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat, atau pergaulan hidup tertentu.
Recent posts

KRITIK BIBEH VIO UNTUK JONRU

Jonru,..Saya seorang Nasrani. Semua kakak saya Muslim, ipar dan keponakan juga. Dua puluhan tahun yang lalu, saat mendengar kabar bahwa yang nomor tiga akan masuk Islam, saya kirimi dia beberapa

SYARIAT ISLAM DAN POLITISI

1.Masih ingatkah kita dengan Ketua MK yang mengusulkan koruptor untuk dipotong jarinya? Belakangan beliau tertangkap tangan oleh KPK menerima suap.

TANGGAPAN PIHAK TERKAIT YUSRIL IHZA MAHENDRA

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI,

Cara Pidanakan dan Langkah Hukum Menghadapi Debt Collector

DEBT COLLEKTOR & LEASING
Tips dan langkah hukum untuk menghadapi debt collector adalah sebagai berikut: 1.Hutang piutang, Kredit dan sejenisnya adalah masuk dalam ranah perdata, artinya jika konsumen atau nasabah atau orang yang mengkredit motor itu belum bisa membayar angsuran atau disebut wanprestasi, maka seharusnya leasing atau pihak yang menghutangkan harus memenuhi prosedur hukum yang berlaku dan diselesaikan di Pengadilan Negeri dalam kaitannya dengan perkara perdata tersebut. Kemudian penarikan dilakukan setelah ada putusan hakim selaku eksekutorial bukan oleh debt collector, karena yang berwenang dan berhak melakukan penarikan atau eksekusi adalah hakim melalui putusan pengadilan.

Jual Buku Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online

Harga 65.000,-
Hub: 082335153035

GRAND STRATEGI POLRI 2005 – 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

GRAND STRATEGI POLRI 2005 – 2025
BAB I PENGANTAR
1.Bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
2.Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yan adil makmur dan eradap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Imdonesia tahun 1945.
3.Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
4.Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian agar kegia…