Skip to main content

hukum islam

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Nabi Muhammad saw mendapatkan wahyu dari Allah SWT pertama kali pada hari Senin tanggal 17 Ramadhan tahun ke-41 dari kelahirannya, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 M. Semenjak saat itu, Muhammad bin Abdullah mengemban amanat nubuwwah dari Allah SWT untuk membawa agama Islam ke tengah-tengah manusia, yang ternyata merupakan sebuah ajaran yang merombak seluruh system social, terutama system hukum yang ada pada masyarakat Jahiliyyah. Islam datang ke tengah-tengah masyarakat Jahiliyyah dengan membawa syari'ah (system hukum) yang sempurna sehingga mampu mengatur relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia dalam masyarakat. Secara prinsip, kemunculan Nabi Muhammad saw dengan membawa ajaran-ajaran egaliter, dapat dinilai sebagai sebuah perubahan social terhadap kejahiliyyahan yang sedang terjadi di dalam masyarakat, terutama system hukumnya, dengan wahyu dan petunjuk dari Allah SWT. Hukum Islam (Islamic Law) merupakan perintah-perintah suci dari Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap Muslim, dan meliputi materi-materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan. Hukum islam (Islamic Law) sebagai ringkasan dari pemikiran Islam, manifestasi way of life Islam yang sangat khas, dan bahkan sebagai inti dari Islam itu sendiri. 1.2 Rumusan Masalah  Apa yang dimaksud dengan Pengertian Hukum Islam?  Apa tujuan dalam Pensyariatan Hukum Islam?  Apa Prinsip-prinsip Pensyariatan Hukum Islam? 1.3 Tujuan Penulisan  Mahasiswa dapat mengetahuai pengertian hukum islam.  Mahasiswa dapat mengetahui Pensyariatan Hukum Islam.  Mahasiswa dapat mengetahui Prinsip-prinsip dalam Pensyariatan Hukum Islam. BAB II PEMBAHASAN 2.1. Pengertian Hukum Islam Sebelum kita memahami pensyariatan hukum islam secara lebih jauh, maka seyogyanya kita mengetahui apa itu hukum dan apa itu islam karena keduanya mempunyai suatu unsur yang tidak bisa dipisahkan dan kalau boleh di analogikan keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang satu sama lain saling berhubungan. Kata islam artinya kepatuhan atau penyerahan diri dalam artian bahwa tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Adapun perintah merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dan dijauhi, dan setiap perintah tersebut dinamakan hukum yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan ketentuan, keputusan, undang-undang maupun peraturan. Hal inilah yang kemudian lama kelamaan dinamakan hukum. Maka dari deskripsi di atas dapat di defenisikan hukum islam berarti keseluruhan ketentuan perintah Allah SWT yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Menurut (M. Daud Ali) mendefinisikan hukum islam adalah hukum yang bersunber dari dan menjadi bagian agama islam. Sebagai sistem hukum mempunyai beberapa istilah kunci yang kadang kala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya, istilah-istilah tersebut diantaranya adalah (1) hukum, (2) Hukum dan ahkam, (3) syariah dan syariat, (4) Fiqih dan fiqh.  Hukum Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana yang terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakan oleh penguasa. Di samping lain ada konsepsi hukum islam yang dasar dan kerangkanya ditetapkan oleh Allah SWT, tidak hanya mengatur hubungan fertikal antara manusia dengan sang pencipta melainkan juga mengatur sistem horizontal.  Hukum dan ahkam Perkataan hukum yang kita pergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukm (tanpa U antara huruf K dan M) yang dalam bahasa arab artinya adalah norma, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku perbuatan manusia. Dalam sistem hukum islam ada lima hukm yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun dilapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut disebut al-ahkamu al-khamsah atau penggolongan hukum yang lima (Sajuti Thalib, 1985:16) yaitu (1) jaiz atau mubah, (2) sunnat, (3) makruh, (4) wajib dan (5) haram.  Syariat Syariat secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni yang lurus yang di ikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim yang memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun berupa suruhan yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak. Baik dalam hubanganya fertikal maupun horizontal.  Fiqih Fiqih merupakan ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam al-quran dan ketentuan-ketentuan umum dalam sunnah nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadist. Dengan kata lain fiqh merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam AL-quran dan Sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa dan sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum islam. 2.2 Tujuan Pensyariatan Hukum Islam Kalau kita pelajari seksama ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat dalam Al-qur’an dah Sunnah al-Shahihah niscaya kita akan mengetahui tujun pensyriatan hukum islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan pensyariatan hukum irlam adalah kebahagia’an hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan menjauhi serta mencegah yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual maupun sosial. Dari segi bahasa (maqashid al-syari’at) berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama didalamnya adalah mengenai masalah hikmat dan ilat ditetapkanya suatu hukum . Kajian tentang tujuan ditetapkanya hukum dalam islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam nidang ushul fiqh. Dalam perkembanagn berikutnya kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqashid al-syari’at identik dengan istilah filsafat hukum islam Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam islam secara universal dan menjawab problematika-problematika hukum kontemporer yang problem tersebt tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur’an dan Hadist. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka untuk mengetauhi apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu kesatuah hukum karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat ditetapkan. Dengan demikian “ pengetahuan tentang maqashid al-syariat menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya”. Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum disini adalah bidang mu’amalah. Tujuan Allah SWT mensyari’atkan hukumnya adalah memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadah baik di dunia maupun di akhirat kelak, tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif yang pelaksana’anya melalui tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu al-Qur’an dan al-Hadist, dalam rang mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsure pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan mafasadah apabila ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik. Menurut al-Syatibi menetapkan kelima pokok di atas berdasarkan atas dalil-dalil al-Quran dan al-Hadist. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-Qawaaid al-Kuliyyat dalam menetapkan al-kuliyyat al-khams. Ayat-ayat al-Quran yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat makiyah yang tidak di nasakh dan ayat-ayat madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat makiyah. Di antara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman yang memabukan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar (Bathil). Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsure diatas dibedakan menjadi tiga peringkat, daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, pengelompokan ini di dasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentinganya manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan, dalam hal ini peringkat daruriyyat menempati urutan pertama, di susul oleh hajiyyat, kemudian disusul oleh tahsiniyyat. Namun disisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama. Yang dimaksud dengan memelihara kelompok daruriyyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial tersebut adalah manjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok tersebut terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok daruriyyat dan hajiyyat tidak termasuk dalam kategori yang esensial melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya, tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf . kelompok ini erat kaitanya dengan ruksah (keringanan). Sedangkan kebutuhan dalam kelompok tahsiniyyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT sesuai dengan kepatutan. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori maqashid al-Syariat maka kita akan menjelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan masing-masing peringkatnya dan uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 1. Memelihara Agama (Hifz al-Din) Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentinganya dapat dibedakan menjadi tiga perangkat: a. Memelihara agama dalam perangkat daruriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat diabaikan maka akan terancamlah eksistensi agama. b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti sholat jamak dan qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukanya. c. Memelihara dalam peringkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah SWT. misalnya menutup aurat baik di dalam maupun di luar sholat. 2. Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs) Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentinganya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: a. Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini di abaikan maka berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. b. Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan akan mempersulit hidupnya. c. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyati, seperti ditetapkanya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika sesama dan sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang. 3. Memelihara Akal (Hifzh al-‘Aql) Memelihara akal dilihat dari segi kepentinganya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: a. Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. b. Memelihara akal dalam peringkaat hajiyyat, seperti dianjurkanya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan maka tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat seperti menghindarkan diri dari menghayal atua mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitanya dengan dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. 4. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl) Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhanya, dibedakan menjadi tiga peringkat: a. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam. b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat seperti ditetapkanya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya, jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad maka suami akan mengalamai kesulitan, karena itu harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talaq suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaqnya padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat seperti disyariatkan khitbah atau walimat ursy dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini di abaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dam tidak pula mempersulit orang yang melakukan pernikahan. 5. Memelihara Harta (Hifzh al-Mal) Dilihat dari segi kepentinganya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah (bathil). Apabila aturan tersebut dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta. b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini eret kaitanya dengan etika bermuamalah atau etika berbisnis, hal ini juga tidak berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli, sebab peringkat yang ketiga juga merupakan syaprat adanya peringkat yang kedua dan pertama. 2.3 Prinsip-prinsip Pensyariatan Hukum Islam. a. Meniadakan Beban dan Tidak Memberatkan (ÚÏã ÇáÍÑÌ) Tabiat manusia tidak menyukai beban yang tidak membatasi kemerdeka’anya dan manusia senantiasa memperhatikan beban hukum dengan sangat hati-hati. Manusia tidak bergerak mengikuti perintah perintah terkecuali perintah tersebut dapat menawarkan hatinya, syariat islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan mereka dapat menerimanya dengan penuh ketetapan hati (keimanan) hal ini karena islam menghadapkan pembicaraanya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Hukum islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar. Rasulullah SAW bersabda : áÇ ÖÑÑ æáÇ ÖÑÇÑ Artinya : tidak boleh memudhoratkan orang dan tidak boleh dimudharatkan orang (HR. al-Thabrani) ÇáÏíä íÓÑ Artinya : Agama itu mudah (HR. Bukhari dan Nasai) áÇ íßáÝ Çááå äÝÓÇ ÅáÇ æÓÚåÇ Artinya : Allah tidak memberati manusia, melainkan sesuai dengan kemampuanya (Al-Baqaroh : 286) íÑíÏ Çááå Èßã ÇáíÓÑ æáÇ íÑíÏ Èßã ÇáÚÓÑ Artinya : Allah menghendaki keringanan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (Al-Baqaroh : 185) íÓÑæÇ æáÇ ÊÚÓÑæÇ Artinya : Mudahkanlah dan jangan kamu menyukarkan Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia. Karena itu, dalam hukum islam dikenal dengan istilah Rukhsah (peringanan hukum). b. Menyedikitkan Beban (ÊÝáíá ÇáÊßÇáíÝ) Islam merupakan agama yang realistik yang sangat dinamis sehingga dalam pensyariatan hukum, islam tidak memberikan beban yang sangat kepada pemeluknya, hal ini dapat dilihat pada masa historis Rasulullah SAW beliau melarang para sahabatnya memperbanyak pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang ditakutkan pada akhirnya akan memberatkan mereka sendiri. c. Ditetapkan Secara Bertahap (ÊÏÑíÌíÇ) Kalau kita kembali kepada historis kehidupan bangsa arab sebelum islam datang, mereka mempunyai tradisi dan adat kebiasaan yang baik maupun yang membahayakan diri mereka sendiri, kemudian munculah islam ditengah-tengah mereka dengan menawarkan hukum secara bertahap dalam syariat islam sehingga tidak menyebabkan konflik dan ketegangan batin Dalam sosiologi Ibnu Khaldun dinyatakan bahwa “ sesuatu masyarakat tradisional atau yang tingkat intelektualnya masih rendah akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupanya, lebih-lebih apabila sesuatu yang baru tersebut bertentangan dengan tradisi yang ada” . d. Memperhatikan Kemaslahatan Manusia. Hubungan sesama manusia (horizontal) merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta (fertikal). Jika baik hubungan sesama manusia, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Oleh karena itu hukum islam sangat menekankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan . Dalam penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu :  Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum tersebut.  Hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukan masyarakat kebawah ketetapanya.  Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. e. mewujudkan Keadilan yang Merata Menurut syariat Islam, semua orang sama. Tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain dihadapan hukum. Menurut Kaidah-kaidah umum yang harus diperhatikan dalam menerapkan hukum adalah: 1. Mewujudkan keadilan. Kebanyakan filosofi menganggap bahwa keadilan merupakan tujuan tertinggi dari penerapan hukum. Hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak punya akar substansial pada keadilan dan moralitas akhirnya tidak terpental”. 2. Mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 3. Menetapkan hukum yang berpadanan dengan keadaan darurat. Apa yang tidak dibolehkan dalam keadaan normal, dibolehkan dalam keadaan darurat. 4. Pembalasan harus sesuai dosa yang dilakukan. BAB III PENUTUP 3.1 kesimpulan  Hukum adalah segala aturan, tatanan, keputusan maupun undang-undang yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam, serta segala bentuk ketentuan perintah Allah SWT yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim.  Tujuan pensyariatan hukum islam adalah kebahagia’an hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bernmanfaat dan menjauhi serta mencegah yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual maupun social (Abu Ishak al-Satibi, 1388:790)  Prinsip pensyariatan hukum islam adalah Meniadakan Keringanan dan Tidak Memberatkan (ÚÏã ÇáÍÑÌ), Menyedikitkan Beban (ÊÝáíá ÇáÊßÇáíÝ), Ditetapkan Secara Bertahap (ÊÏÑíÌíÇ), Memperhatikan Kemaslahatan Manusia DAFTAR PUSTAKA Abdul Djamal. R, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum; 2002, Bandung: PT Mandar Maju. Amir Syarifudin, Ushul Fiqh jilid 2; 1999, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Djamil Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam bagian pertama; 1997, Jakarta: Logos Wacana Ilmu Djafar Muhammadiyah, Pengantar Ilmu Fiqhi (suatu pengantar tentang ilmu hukum islam dalam berbagai madzhab;1993, Jakarta: Kalam Mulia Rosyada Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah III); 1996, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada dan Lembaga Studi Islam kemasyarakatan.

Popular posts from this blog

Pengertian Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta samudra pasifik dan samudra hindia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang hiterogen, didalamnya terdiri dari berbagai ras suku bangsa, bahasa, warna kulit, agama dan adat istiadat yang berbeda. Dari berbagai perbedaan tersebut sehingga dalam masyarakat Indonesia rawan dengan adanya konflik antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu perlu adanya suatu strategi guna menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya strategi tersebut tidak hanya untuk menanggulangi masalah konflik antar daerah di Indonesia tetapi juga untuk menghadapi segala gangguan yang datang dari luar Indonesia yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia. Suatu Negara akan bisa utuh jika masyarakatnya menjaga perdamain dan persatuan. Terutama di Negara kita ini, yang didalamnya terdiri dari berbagai ras suku…