Skip to main content

Sumber-Sumber Hukum Islam

BAB II PEMBAHASAN A. Al Quran a. Pengertian Al Quran Sebagaimana telah disinggung sebelum ini tentang sumber dalil dalam hukum Islam, maka Al Quran merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Al Quran yang dapat diartikan dengan membaca, namun yang dimaksud dengan Al Qura dalam uraian ini ialah,”kalamullah yang diturunkan berperantakan ruhul amin kepada Nabi Muhammad saw dalam bahasa arab, agar menjadi hujjah bagi Rasul bahwa ia adalah utusan Allah dan agar menjadi pelajaran bagi orang yang mengikuti petunjuknya. Menjadi ibadah bagi siapa yang membacanya, ia ditulis di atas lembaran mushaf, dimulai dengan surah Al Fatihah dan di akhiri dengan surah An Naas. Yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, baik melalui tulisan atau bacaan dari satu generai ke generasi berikutnya. Dan terpelihara dari perubahan dan pergantian . Sebagaimana telah disebutkan bahwa sedikitpun tidak ada keraguan atas kebenaran dan kepastian isi Al Quran itu, dengan kata lain Al Quran itu benar-benar datang dari Allah. Oleh karena itu hukum-hukum yang terkandung di dalam Al Quran merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa. Banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa Al Quran itu benar-benar datang dari Allah. Dalam surah An Nisa ayat 10 yang artinya, “Sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau (Muhammad) kitab Al Quran dengan membawa kebenaran”. Surah An Nahl ayat 89, “Dan telah kami turunkan kepada engkau (Muhammad) kitab Al Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan ia merupakan petunjuk, rahmat serta pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Quran yang menerangkan bahwa Al Quran itu benar-benar datang dari Allah. b. Fungsi Al Quran Al Quran pertama kali turun di Gua Hira surah Al Alaq ayat 1-5 dan terakhir kali turun surah al Maidah ayat 3. Al Quran terdiri dari 30 juz, 144 surah, 6.326 ayat, 324.345 huruf . al quran berfungsi sebagai: 1. Sumber pokok dan utama dari segala sumber-sumber hukum yang ada. Hal ini dilandasi oleh ayat Al Quran di dalam surah An Nisa ayat 5. 2. Penuntun manusia dalam merumuskan semua hukum, agar tercipta kemaslahatan dan keselamatan harus berpedoman dan berwawasan Al Quran. 3. Petunjuk yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia dengan penuh rahmat kepada kebahagiaan umat manusia baik didunia maupun diakhirat dan sebagai ilmu pengetahuan. Secara garis besar hukum dalam Al Quran ada 3 macam, yaitu aqidah, akhlaq dan syari’ah. Pada umumnya isi Al Quran dibagi 2 macam, ibadat dan muamalat. Dan isi pokok Al Quran ad 3 macam : 1. Rukun Iman, yaitu percaya kepada Allah, rasul-rasul, malaikat, Kitab Allah, hari kiamat dan kepada qadha dan qadar. 2. Rukun Islam, yaitu syahadt, salat, puasa zakat dan haji. 3. Munakahat (perkawinan), muamalat ( okum pergaulkan dalam masyarakat atau okum private), jinayat ( okum pidana), ‘aqdiyah ( okum mengenai mendirikan pengadilan), khalifah ( okum pemerintahan), ath’imah (makanan dan minuman)dan jihad ( okum peperangan). c. Kehujjahan Al Quran Al quran dari segi penjelasannya ada 2 macam, yang pertama muhkam yaitu ayat-ayat yang teran artinya, jelas maksudnya dan tidak mengandung keraguan atau pemahaman lain selain pemahaman yang terdapat pada lafaznya. Yang kedua mutasyabih yaitu ayat yang tidak jelas artinya sehingga terbuka kemungkinan adanya berbagai penafsiran dan pemahaman yang disebabkan oleh adanya kata yang memiliki dua arti/maksud, atau karena penggunaan nama-nama dan kiasan-kiasan. Ibarat Al Quran dalam menetapkan dan menjelaskan hukum yang berupa perintah dan larangan ada beberapa model. 1. Suruhan, yang berarti keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Keharusan seperti perintah shalat, Allah berfirman yang artinya,”Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. Larangan contohnya firman Allah dalam surah Al An’am ayat 151 yang artinya,”Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan hak”. 2. Janji baik dan buruk, pahala dan dosa serta pujian dan celaan. 3. Ibarat, contohnya seprti istri yang ditalak harus menjalankan masa iddah. D. Hadist A. Pengertian Hadist Al Hadist adalah kata Mufrod, yang jama’nya adalah al Hadist dan kata dasarnya Tahdits artinya “ pembicaraan ”. dari sisi bahasa, kata hadist memiliki beberapa arti, di antaranya adalah : a) Al-Jadid artinya “ yang Baru ” lawan kata Al-Qodim” yang lama ”, dalam arti ini menunjukan adanya “ waktu dekat dan singkat ” b) Al-thoriq artinya “ jalan ” yaitu jalan yang di tempuh c) Al-khobar artinya ” berita ” d) Al-sunnah artinya “ perjalanan ” yang artinya sama dengan kata: al Sirah Adapun menurut istilah para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi sesuai dengan latar belakang disiplin keilmuan masing-masing sebagaimana perbedaan antara ahli ushul dan ahli hadis dalam memberiakn definisi hadits.yaitu : a. Ahli hadits: Segala sesuatu yang di nukil dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat-sifat lahir dan batinnya. Ataupun perjalanan hidupnya sejak sebelum di angkat menjadi Rosul seperti bertahanus di guwa hiro maupun sudah di angkat menjadi Rosu l b. Ahli Ushul : Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain Al Qur’an karim, baik berkatan,perbuatan, atau taqrir yang dapat di jadikan sebagai dasar menetapkan hokum syara’ c. Ahli Fiqih : Segala sesuatu yang di tetapkan oleh Nabi SAW. Tetapi tidak termasuk dalam katagori fardlu atau wajib.ketetapan itu berupa perjalanan hidup yang menjadi barometer ( panutan ) dalam urusan keagamaan, bukan fardlu dan wajib, Dari definisi tersebut dapat di mengerti bahwa hadist adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan erat dengan hokum-hukum atau ketetapan Allah yang di syari’atkan kepada manusia. Oleh sebab itu, hadist adalah sesuatu yang berhubungan erat dengan missi dan ajaran Allah yang menjadi tugas Muhammad SAW sebagai Rosulullah, berupa ucapan, perbuatan dan ketetapan. Sedang yang berhubungan dengan kebiasaan seperti tata cara berpakaian, tidur dan sebagainya merupakan kebiasaan manusia dan sifat kemanusiaan tidak dapat di masukkan ke dalam pengertian hadist. B. Kedudukan Hadist Telah dapat di ketahi bersama bahwa Allah SWT telah menegaskan bahwa Muhammad SAW sebagai Rosul merupakan personifikasi yang utuh dari Agama, perintah dan kitab-kitab-Nya. Oleh karena itu Ummmat Islam di wajibkan unutk selalu mengikuti jejaknya dan haram mengingkari sunnahnya.sejalan dengan itu, ikrar keimanan seseorang kepada Allah SWT hanya akan di akui bila mana kedalaman tarikan nafas, sama dengan Ikrar keimanan kepada Rasul-Nya. Oleh sebab itu, tingkat kedudukan hadist/sunnah. Berada di bawah tingkatan Al Qur’an, sebab adanya beberapa faktor yaitu : a) Al Qur’an itu Berstatus Qoth’iy, baikl di lihat dari sisi Ijmaly maupun dari Tafsily. Sedang hadist berstatus qoth’iy secara ijmaly dan dhanny secara tafsiry. Dalam hal ini yang qoth’iy harus di dahulukan atas yang dhanniy, berarti Al Qur’an harus di dahulukan atas hadist. b) Fungsi hadist hanyalah sebagai penjelas terhadap Al Qur’an atau menambah hal-hal yang belum jelas ketetapanya dalam Al Qur’an.jika hadits sebagai penjelas maka Hadits berkedudukan nomor dua setelah A Qur’an. C. Fungsi Hadits Fungsi hadits pada dasarnya memberiakn penjelasan dan rincian-rinciannya terhadap hal-hal yang di dalam Al Qur’an belum jelas, sehingga fungsi ketetapan yang ada pada hadist dalam hubunganya dengan ketetapan al qur’an dapat di kelompokkan menjadi 4 yaitu: 1. Bayan Taqririy atau ta’kidy Maksudnya adalah hadits berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa-apa yang telah di jelaskan dan si etapkan Al qur’an sehingga dapat di katakan sebagai tambahan terhadap apa yang di dalam Al Qur’an tidak tersinggung. Contoh : Hadits riwayat muslim dari Ibnu Umar tentang kewajiban berpuasa Romadhan فا ذا رأيتم الهلال فصومو واذا رايتموه فافطروا Jika kamu melihat bulan berpuasalah dan jika melihat bulan berbukalah. 2. Bayan Tafsiry Maksudnya adalah hadits berfungsi untuk memberiakn tafsiran dan rincian terhadap hal-hal yang sudah di bicarakan oleh Al Qur’an.hal ini dapat di kelompokan menjadi 4 yaitu: 1) Bayan Al Mujmal Maksudnya hadist memberikan tafsiran atau penjelas secara rinci terhadap ayat-ayat yang sifatnya masih umum atau global,seperti hadist tentang tata cara sholat 2) Taqyid Al Mutlak Maksudnya adalah hadits itu memberikan batasan-batasan terhadap ayat-ayat yang sifatnya mutlak seperti hadits tentang batasan potongan tangan bagi pencuri 3) Takhshishu Al-;Am Maksudnya adalah hadits berfungsi untuk men takhsis atau mengecualikan ayat-ayat yang sifatnya masih umum, misalnya hadits tentang harta warisan. 4) Taudhih al musykil Maksudnya adalah hadits berfungsi unutk menjelaskan hal-hal yang dalam Al Qur’an masih rumit, seperti kata “Khaith” 3. Bayan tasyri’I atau ziyadah Maksudnya adalah membentuk hokum yang di dalam Al Qur’an tidak ada atau sudah ada tapi sifatnya khusus pada masalah-masalah pokok, sehingga kedatangan hadist dapat di katakan sebagai tambahan terhadap apa-apa yang di dalam Al Qur’an tidak di singgung. C. IJMA’ 1. Pengertian Ijma’ Ijma’ berarti sepakat, setuju atau sependapat . Sedangkan menurut Istilah yang Di maksud dengan Ijma’ adalah : اتفق مجتهد ى ا مة محمد صلى الله عليه وسلم بعد و فا ته فى عصر من الا عصار على أمر من الأمور Artinya : Kesamaan pendapat para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, pada suatu maa tertentu tentang masalah tertentu Dari pengertian di atas dapatlah di ketahui, bahwa kesepakatan orang-orang yang bukan Mujtahid, sekalipun mereka alim atau kesepakatan orang-orang yang semasa dengan Nabi tidaklah disebut Ijma’. Para ulama’ berbeda pendapat mengenai jumlah mujtahid yang setuju atau sepakat sebagai Ijma’. Namun pendapat jumhur, ijma’ itu disyaratkan disetujui para mujtahid ( ulama ) yang ada pada masa itu. Jadi tidak sah Ijma’ jika salah seorang Ulama dari mereka yang hidup pada masa itu menyalahinya. Selain itu, Ijma’ ini harus berdasarkan kepada Al-Qur’an dan Sunnah dan tidak boleh di dasarkan kepada yang lainnya.contoh mengenai Ijma’ adalah tentang pembukuan Al-Qur’an yang dilakukan pada zaman Kholifah Abu Bakar Ash-Shidiq. Kesepakatan Ulama’ ini dapat terjadi dengan tiga cara : 1. Dengan Ucapan ( Qauli ) Yaitu kesepakatan berdasarkan pendapat yang dikeluarkan para Mujtahid yang di akui sah dalam suatu Masalah 2. Dengan Perbuatan ( Fi’il ) Yaitu kesepakatan para Mujtahid dalam mengamalkan sesuatu 3. Dengan diam ( Sukut ) Yaitu apabila tidak ada di antara Mujtahid yang membantah terhadap pendapat satu atau dua Mujtaihd lainnya dalam suatu masalah. 2. Macam – macam Ijma’ Dilihat dari sikapMujtahid dalam mengemukakan pendapatnya, Ijma’ terbagi dua, Yaitu: a. Ijma’ Sharih, Yaitu : apabila semua Mujtahid Menyatakan Persetujuannya atas hokum yang mereka putuskan, dengan lisan maupun tulisan b. Ijma; Sukuti, yaitu : apabila sebagian Mujtahid yang memutuskan hokum itu tidak semuanya menyatakan setuju baik dengan lisan maupun tulisan, melainkan mereka hanya diam. Sedangkan dalam tatanan Ilmu yang lebih luas lagi, Ijma’ dibagi dalam beberapa macam: a. Ijma’ Ummah Yaitu kesepakatan seluruh Mujtahid dalam suatu masalah pada suatu masa tertentu. b. Ijma’ Shahaby Yaitu Kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah c. Ijma’ Ahli Madinah Yaitu kesepakatan Ulama-ulama Madinah dalam suatu masalah d. Ijma’ Ahli Kufah Yaitu kesepakatan ulama-ulama kufah dalam suatu masalah e. Ijma’ Kholifah yang empat yaitu kesepakatan empat Kholifah f. Ijma; Syaikhoni Yaitu kesepakatan pendapat antara Abu Bakar dan Umar bin Khottab dalam suatu masalah g. Ijma’ Ahli Bait Yaitu kesepakatan pendapat dari ahli bait ( keluarga Rosul ) 3. Sebab-sebab dilakukannya Ijma’ Di antara sebab-sebab dilakukanya Ijma’ adalah : a. Karena adanya persoalan-persoalan yang harus dicarikan status hukumnya, sementara di dalam nas Al-Qur’an dan As-Sunah tidak diketemukan hukumnya. b. Karena nas baik yang berupa Al-Qur’an maupun As-Sunnah sudah tidak turun lagi atau telah berhenti c. Karena pada masa itu jumlah Mujtahid tidak terlalu banyak dan karenanya mereka mudah dikordinir untuk melakukan kesepakatan dalam menentukan Status hokum persoalan permasalahan yang timbul pada saat itu d. Di antara para Mujtahid belum timbul perpecahan dan kalualah ada perselisihan pendapat masih mudah dipersatukan 4. Kedudukan Ijma’ sebagai sumber Hukum Kebanykan Ulama’ menetapkan bahwa Ijma’ dapat di jadikan Hujjah dan Sumber Hukum Islam dalam menetapkan sesuatu hokum dengan nilai kehujjahan bersifat zhanny. Golongan Syi’ah memandang bahwa Ijma’ ini sebagai Hujjah yang harus diamalkan. Sedang ulama-ulama hanafi dapat menerima Ijma’ sebagai dasar Hukum, baik Ijma’ Qoth’iy maupun Zhanny. Sedangkan ulama-ulama syafi’iyah hanya memegangi Ijma’ Qoth’iy dalam menetapkan hukum Dalil penetapan hokum Ijma’ sebagai sumber Hukum Islam ini antara lain : Firman Allah : يا أ يها الذ ين امنو أ طيعو ا لله و أ طيعوا الرسول وأولى الأمر منكم Menurut sebagian Ulama’ bahwa yang dimakdsud dengan ulil amri fid-dunya, yaitu penguasa, dan ulil amri fid-din, yaitu mujathid. Sebagian ulama lain menafsirkannya dengan ulama. Apabila Mujtahid telah sepakat terhadap ketetapan hokum suatu peristiwa atau masalah, maka mereka wajib di taati oleh umat. Dari pemahaman seperti ini, pada dasarnya Ijma’ dapat di jadikan Alternatif dalam menetapkan hokum sesuatu peristiwa yang di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak ada atau kurang jelas hukumnya. D. QIYAS 1. Pengertian Qiyas menurut bahasa berarti mengukur,memperbandingkan atau mempersamakan sesuatu dengan lainya di karenakan adanya persamaan. Sedang menurut istilah, Qiyas adalah menetapkan hokum sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nas dengan mempersemakan sesuatu yang telah ad status hukumnya dalam nas. 2. Macam-macam qiyas a. Qiyas aulawi : mengqiyaskan sesutau dengan sesuatu yang hukumnya telah ada namun sifatnya.illatnya lebih tinggi dari sifat hokum yang telah ada. Contoh, keharaman hokum memukul orang tua, diqiyaskan kepada memakinya sudah haram b. Qiyas Musawi : Illat qiyas suatu hokum sama, seperti halnya kasus kesamaan keharaman hokum membakar harta anak dengan memakan hartanya. Illat keduanya sama-sama menghilangkan c. Qiyas Dilalah : menetapkan hokum karena ada persamaan dilalat al hukm ( penunjukan hukumnya ), seperti kesamaan kewajiban zakat untuk harta anak yatim dan harta orang dewasa. Karena keduanya sama-sama bisa tumbuh dan berkembang d. Qiyas Syibh : terjadinya keraguan dalam mngqiyaskan, ke asal mana illat di tujukan; kemudian harus ditentukan salah satunya dalam rangka penetapan hokum padanya. Seperti pada kasus hamba yang di bunuh, dirinya diqiyaskan kepada seorang manusia sebagai anak cucu adam, atau barang yang bisa di jual belikan 3. Sebab-sebab dilakukan Qiyas a. Karena adanya persoalan-persoalan yang harus di carikan status hukumnya, sementara di dalam nas Al-Qur’an dan As-Sunah tidak diketemukan hukumya dan Mujtahid pun belum melakukan Ijma’ b. Karena nas, baik yang berupa Al qur’an atau Hadist telah berakhir dan tidak turu lagi c. Karena adanya persamaan illat antara peristiwa yang belum ada hukumnya dengan peristiwa yang hukumnya telah di tentukan oleh Nas. 4. Kedudukan Qiyas dalam sumber hokum Islam Menurut para ulama bahwa qiyas itu merupakan Hujjah Syar’iyyah terhadap hokum akal. Qiyas ini menduduki tingkat ke empat Hujjah syar’iy. Sebab dalam suatu peristiwa bila tidak terdapat hukumnya yang berdasarkan nas, maka peristiwa itu disamakan dengan peristiwa lain yang mempunyai kesamaan dan telah ada ketetapan hukumnya dalam nas. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada, antara lain : Firman Allah : فا عتبرو ايا أولى الأبصار

Popular posts from this blog

CONTOH AGENDA ACARA MUSYAWARAH BESAR

KETETAPAN AGENDA ACARA MUSYAWARAH BESAR ( MUBES ) I II IKATAN PEMUDA PELAJAR MAHASISWA (IPPM) BUNDO KANDUANG MALANG Tahun 2012 Minggu, 16 November 2010 WAKTU KEGIATAN PETUGAS TEMPAT 0 7 . 3 0 – 0 8 .00 Persiapan panitia Panitia Aula Rumah Bapak Prof. Dr. Safrion, MS 0 8 . 3 0 – 09.30 Pembukaan : F   Master of Ceremony (MC) F   Pembacaan Ayat suci alquran F   Sari Tilawah F   Menyanyikan Lagu Indonesia Raya F   Laporan Ketua Panitia F   Sambutan Ketua IPPM Bundo Kanduang Malang F   Sambutan Tuan Rumah F   Sambutan Ketua IKM Sehati Malang sekaligus membuka acara secara resmi F   Doa F   Penutup Robert   Ardian Maulid Wanda Wanda Iqsan Dinata Andri Zulanda Prof. Dr. Safrion, MS Prof. Dr. dr.H.Achdiat Agoes, Sp. S Eka Rizal, S.Pd 09.30 – 11.30 §       SIDANG PLENO I : Pembahasan Agenda Acara MUBES I

Pengertian Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta samudra pasifik dan samudra hindia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang hiterogen, didalamnya terdiri dari berbagai ras suku bangsa, bahasa, warna kulit, agama dan adat istiadat yang berbeda. Dari berbagai perbedaan tersebut sehingga dalam masyarakat Indonesia rawan dengan adanya konflik antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu perlu adanya suatu strategi guna menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya strategi tersebut tidak hanya untuk menanggulangi masalah konflik antar daerah di Indonesia tetapi juga untuk menghadapi segala gangguan yang datang dari luar Indonesia yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia. Suatu Negara akan bisa utuh jika masyarakatnya menjaga perdamain dan persatuan. Terutama di Negara kita ini, yang didalamnya terdiri dar

CONTOH TATATERTIB MUSYAWARAH BESAR

KETETAPAN TATA TERTIB MUSYAWARAH BESAR (MUBES) I II IKATAN PEMUDA PELAJAR MAHASISWA ( IPPM ) BUNDO KANDUANG MALANG Tahun 2012 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Musyawarah Besar IPPM Bundo Kanduang merupakan rapat tertinggi ditingkatan Organisasi daerah IPPM Bundo Kanduang Malang 2.       Musyawarah Besar I II   adalah forum permusyawaratan untuk mengemban amanat oganisasi dan dilaksanakan pada akhir periode untuk menghasilkan rekomendasi kepada kepengurusan yang selanjutnya 3.       Musyawarah Besar I II merupakan permusyawaratan anggota IPPM Bundo Kanduang Malang yang disingkat dengan MUBES I II BAB II TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2 Menetapkan pola dan garis-garis besar kebijakan didalam penyelenggaraan organisasi ikatan pemuda pelajar mahasiswa bundo kanduang Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus IPPM bundo kanduang Membahas sekaligus menetapkan AD/ART organisasi ikatan pemuda pelajar mahasi