Skip to main content

WAWASAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL dalam PRESPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

WAWASAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL dalam PRESPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM BAB I PENDAHULUAN Salah satu dari rumusan tujuan negara Republik Indonesia yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kerena itu negara sangat bertanggung jawab terhadap terlaksananya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan urgen dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan itu juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Sebab lewat pendidikanlah akan diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Oleh karena demikian pentingnya masalah yang berkenaan dengan pendidikan maka perlu diatur suatu aturan yang baku mengenai pendidikan tersebut, yang dipayungi dalam sistem pendidikan nasional. Sisitem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam undang-undang disebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik, disebutkan; setiap peserta didik pada sitiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai degan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (pasal 12 ayat a). Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik dan atau guru agama yang seagama dengan peserta difasilitasi dan atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3). Di antara peraturan perundang-undangan RI yang paling banyak membicarakan pendidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989, sebab undang-undang ini bisa disebut sebagai induk peraturan perundang-undangan pendidikan, undang-undang ini mengatur pendidikan pada umumnya, artinya segala sesuatu bertalian dengan pendidikan mulai prasekolah sampai pendidikan tinggi ditentukan dalam undang-undang ini. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Urgensi Pendidikan dalam Membentuk Manusia Indonesia Seutuhnya Pendidikan seperti yang banyak didefinisikan oleh para pakar yang apabila diambil intinya adalah upaya sadar yang diberikan oleh si pendidik dalam rangka membawa si terdidik kepada manusia ideal yang dicita-citakan. Bentuk manusia ideal yang dicita-citakan itu dirumuskan sendiri oleh suatu bangsa atau suatu komunitas . Di dalam memperbincangkan pendidikan ada dua pemaknaan yang selalu didengungkan oleh para pakar. Pertama, pendidikan adalah memanusiakan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan pendidikan adalah transfer budaya. Dipandang dari sudut pendidikan sebagai alat memanusiakan manusia pada dasarnya berupaya untuk mengembangkan potensi manusia semaksimal mungkin sehingga pada suatu saat ia tumbuh sebagai manusia seutuhnya . Mengenai peran pendidikan sebagai transfer budaya adalah berkenaan dengan manusia sebagai pencipta budaya yang secara akumulatif telah berproses sejak ribuan tahun yang lalu setidaknya sejak manusia memasuki abad peradaban. Akumulasi budaya itu secara berkesinambungan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Peradaban modern di mana manusia hidup saat sekarang bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan rentetan yang merupakan mata rantai dari sebelumnya . Tentang urgensi pendidikan dalam rangka memanusiakan manusia, dapat diambil kisah klasik yang telah dikemukakan oleh para pakar tentang betapa urgennya pendidikan tersebut dalam rangka memanusiakan manusia, yakni kisah ditemukannya anak manusia yang dipelihara oleh serigala. Anak manusia itu tidak bisa hidup dengan wajar sebagaimana manusia, dia hidup sebagaimana layaknya serigala mulai dari cara makannya, berjalannya, dan kebiasaan hidup lainnya . Sekarang kita bicara tentang manusia Indonesia yang ingin dibentuk ke arah yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Manusia indonesia yang ingin dibentuk tergambar dalam tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 yakni ada delapan aspek penting dari pendidikan nasional tersebut, yaitu: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Berakhlak mulia 3. Sehat 4. Berilmu 5. Cakap 6. Kreatif 7. Mandiri 8. Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kriteria tersebut di atas merupakan tipe manusia ideal yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia lewat jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. Kriteria manusia Indonesia yang ingin diciptakan itu mencakup: Pertama, manusia religius, manusia yang patuh dan taat menjalankan perintah agama. Kedua, manusia bermoral, berakhlak mulia, memiliki komitmen yang kuat terhadap kehidupan beretika. Ketiga, manusia yang sehat. Keempat, memiliki ilmu pengetahuan, manusia pencari, penggali, pengamal ilmu pengetahuan, dan pecinta ilmu. Kelima, manusia yang memiliki cakap sebagai perwujudan nyata dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam kehidupan keseharian manusia. Keenam, manusia yang kreatif. Ketujuh, manusia yang memiliki kemandirian, dengan sikap hidup dinamis penuh percaya diri serta memiliki semangat hidup yang dinamis. Kedelapan, kepedulian kepada masyarakat bangsa dan negara, berjiwa demokratis dan rasa tanggung jawabnya yang tinggi . 2.2 Bersama Membangun Sistem Pendidikan Membicarakan sistem pendidikan nasional memang pelik. Selalu saja ada hal baru yang muncul mengiringinya. Contohnya, persoalan bongkar pasang kurikulum pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bersama, kurikulum akan selalu berganti menurut selera menteri baru. Lebih dari itu, bongkar pasang kurikulum hanya dijadikan proyek orang-orang tertentu untuk menggelembungkan dana, yang pada akhirnya dikorupsi untuk kepentingan pribadi dan golongan . Seringnya bongkar pasang kurikulum ini tentunya sangat mengganggu aktivitas pendidikan. Banyak guru yang kewalahan menghadapi apa yang diminta pusat. Bahkan ada seorang kepala sekolah SD di Magelang Jawa Tengah, menyatakan tidak mengerti apa yang diinginkan pengambil kebijakan. Ia harus membuat model rapor (buku laporan pendidikan) sendiri, kurikulum dan bahan ajar sendiri, dan seterusnya . Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, dengan melihat realitas yang demikian, apakah kita membiarkan pendidikan kita terus terseok ke dalam jurang ketidakberdayaan? sistem pendidikan yang dirancang oleh orang-orang Jakarta memeng cukup ideal. Akan tetapi masih banyak yang perlu dikoreksi sehingga dapat diimplementasikan dengan baik di daerah. Potensi sumber daya manusia di daerah memang beragam. Dan ini tidak dapat dielakkan. Potensi yang beragam ini tentunya perlu diolah sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Hasil kreasi dari daerah sudah saatnya menjadi salah satu senjata dalam mengurangi benang kusut pendidikan . Reformasi bidang pendidikan yang sekarang sedang digalakkan tidak akan ada gunanya jika tidak ada kesinambungan gerak atau peran serta kebijakan antara pusat dan daerah. Hal ini dikarenakan aksi nyata pendidikan bukan terletak pada pengambil kebijakan di tingkat pusat saja, melainkan menjadi tugas kader pendidikan di daerah. Lebih lanjut, kebijakan-kebijakan dari pusat pun penting kiranya memperhatikan asperasi dari daerah.kebijakan yang top down (atas ke bawah) hanya akan menghentikan fungsi dan peran serta masyarakat daerah. Pada akhirnya persoalan pendidikan yang rumit ini tentunya bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah, melainkan peran serta warga masyarakat termasuk di dalamnya kaum cerdik pandai (sarjana) . 2.3 Sistem Pendidikan Nasional Pengelolaan pendidikan yang baik sebenarnya adalah pendidikan yang dapat memanfaatka potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia yang dihuni oleh berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat yang sangat berbeda satu sama lain, maka seberagam itu pula pendidikan yang meraka kembangkan. Atas dasar itu konstitusi UUD 1945 dan UU Sisdiknas mengamanatkan perlunya penyelenggaraan pendidikan dengan melestarikan keanekaragaman penyelenggaraan pendidikan di masyarakat, akan tetapi berada dalam satu payung pengelolaan, bernama “sistem pendidikan nasional” . Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Tanggungjawab pengelolaan satu sistem pendidikan ini menjadi tugas Menteri Pendidikan. Di dalam satu sistem ini, diharapkan keragaman penyelenggaraan pendidikan bisa melahirkan kekuatan pendidikan yang dasyat . Keragaman penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dapat ditelusuri dalam dua ketegori: Pertama, keragaman yang dilakukan oleh masyarakat dengan tingkat kreatifitas yang rendah. Masyarakat semacam ini seharusnya cenderung memilih keseragaman karena dianggap memudahkan. Keseragaman tersebut antara lain dalam bentuk nomenklatur satuan pendidikan, seragam sekolah,hari masuk dan libur sekolah, sistem penilaian dsb. Kategori kedua terdapat pada masyarakat yang memiliki tingkat kreatif cukup tinggi (yang ini minoritas). Mereka cenderung menyebut pemerintah sampai saat ini terlalu banyak mengatur pendidikan hingga hal-hal yang tidak seharusnya diatur. Terutama sekolah-sekolah swasta, banyak sekali yang jika tingkat kemandiriannya sudah cukup tinggi, menginginkan pemerintah cukup mengukur hasil pendidikan saja. Proses penyelenggaraan pendidikan tidak usah diatur . Pendidikan yang ideal seharusnya dibina hingga kualitasnya jauh melebihi standar minimal yang ditetapkan dalam SNP. Karenanya melalui SNP ini, negara perlu memberi ruang bagi elastisitas pendidikan yang berkembang di masyarakat. Misalnya melalui sebuah prinsip multy entry dan multy exit (terbuka dan multi makna). Prinsip ini memungkinkan lulusan seluruh pendidikan yang berstandar dengan keragaman itu akan memiliki akses yang sama dengan pserta didik untuk dapat pindah, melanjutkan atau memasuki suatu instansi pekerjaan publik . Pengalaman pendidikan Islam di Indonesia sebagai pendidikan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa proses akulturasi budaya pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional ternyata tidak terjadi dalam satu tahap secara mudah. Akan tetapi berjalan secara bertahap dan sering kali tidak mudah. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia mula-mula hanyalah pendidikan keagamaan untuk penyabaran agama. Ketika zaman penjajahan datang, terjadi politik pendidikan diskriminatif karena pemerintah penjajahan memandang rendah pendidikan pribumi. Kondisi itu berubah setelah umat Islam mengembangkan sekolah umum. Termasuk ketika dalam tradisi pendidikan Islam tumbuh tradisi madrasah yang akhirnya berubah menjadi sekolah umum berciri agama Islam . 2.4 Nilai-Nilai Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 Inti dari hakikat nilai-nilai Islami itu adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk (sesuai konsep rahmatan lil’alamiin), demokrasi, egalitarian, dan humanis. Di antara nilai-nilai tersebut adalah: 1. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 2. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk benkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatf, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 3. Pendidikan nasional baersifat demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. 4. Memberikan perhatian kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 5. Menekankan pentingnya pendidikan keluarga merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seumur hidup. 6. Pendidikan merupakan kewajiban bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah . BAB III PENUTUP UU Sisdiknas 2003 adalah implementasi dari berbagai dorongan untuk mencapai tujuan Pendidkan Nasional yang menginginkan out put manusia Indonesia yang berakhlak mulia. NAmun, UU Sisdiknas in dinilai belum menyentuh aspek religi dari pendidikan Islam, juga belum mengatur tentang tata penyelenggaraan. Namun, UU Sisdiknas ini telah memberikan ruang dan penempatan atau kedudukan yang kjelas pada Sistem Pendidikan NAsional yaitu berpampingan antara Sistem Pendidikan NAsional dengan Pendidikan Agama yang juga diatur oleh Pemerintah. Namun, diperlukan formulasi khusus untuk pengembangan pendidikan Islam yaitu pengembangan Sistem Independent Pendidikan Islam yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah. DAFTAR PUSTAKA Daulay, Haidar Putra. 2007. Pedidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Groub. Fathoni, Muhammad kholid. 2005. Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional [Paradigma Baru]. Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam. Setiawan, Benni. 2008. Agenda Pendidikan Nasional. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Popular posts from this blog

Pengertian Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta samudra pasifik dan samudra hindia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang hiterogen, didalamnya terdiri dari berbagai ras suku bangsa, bahasa, warna kulit, agama dan adat istiadat yang berbeda. Dari berbagai perbedaan tersebut sehingga dalam masyarakat Indonesia rawan dengan adanya konflik antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu perlu adanya suatu strategi guna menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya strategi tersebut tidak hanya untuk menanggulangi masalah konflik antar daerah di Indonesia tetapi juga untuk menghadapi segala gangguan yang datang dari luar Indonesia yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia. Suatu Negara akan bisa utuh jika masyarakatnya menjaga perdamain dan persatuan. Terutama di Negara kita ini, yang didalamnya terdiri dari berbagai ras suku…