Skip to main content

PERKEMBANGAN FIQIH PADA MASA SAHABAT



PERKEMBANGAN FIQIH PADA MASA SAHABAT

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
salah satu disiplin Ilmu fiqih adalah ilmu yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan umat islam. Fiqih termasuk ilmu yang muncul pada masa awal berkembang agama islam. Secara esensial, fiqih sudah ada pada masa Nabi SAW, walaupun belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Karena Semua persoalan keagamaan yang muncul waktu itu, langsung ditanyakan kepada Nabi SAW. Maka seketika itu solusi permasalahan bisa terobati, dengan bersumber pada Al Qur’an sebagai al wahyu al matludan sunnah sebagai alwahyu ghoiru matlu. Baru sepeninggal Nabi SAW, ilmu fiqh ini mulai muncul, seiring dengan timbulnya permasalahan-permasalahan yang muncul dan membutuhkan sebuah hukum melalui jalan istimbat.
Generasi penerus Nabi Muhammad SAW tidak hanya berhenti pada masa khulafa’urrosyidin, namun masih diteruskan oleh para tabi’in dan ulama’ sholihin hingga sampai pada zaman kita sekarang ini. Perkembangan ilmu fiqih, bisa kita kualifikasikan secara periodik sesuai dengan kesepakatan para ulama. Yaitu ada empat, diantaranya : Pertama adalah masa kemunculan dan pembentuakan dasar-dasar islam, perode ini mencakup masa Nabi SAW dan bisa juga disebut sebagai masa turunnya al qur’an atau wahyu. Kedua adalah masa pembangunan dan penyempurnaan, pada periode ini mencakup masa sahabat dan tabi’in hingga pertengahan qurun ke empat hijriyah. Yang ke tiga adalah masa taqlid dan jumud, pada periode ini berkisar antara pertengahan abad ke empat hingga abad ke tiga belas hijriyah. Keempat adalah masa kebangkitan, periode ini berkisar dari abad tiga belas hingga sekarang.



1.2 Rumusan Masalah
1.     Bagaimana perkembangan fiqih pada masa sahabat?
2.     Apa yang menjadi sumber hukum pada masa itu?
3.     Bagaimana ijtihad sahabat pada masa itu?

1.3 Tujuan
1.      Untuk mengetahui perkembangan fiqih pada masa sahabat
2.      Untuk mengetahui sumber hukum yang digunakan pada masa itu
3.      Untuk mengetahui ijtihad sahabat pada masa itu

















BAB II
                           PEMBAHASAN

2.1 Perkembangan Fiqih Masa Sahabat
          Periode kedua dari masa-masa perkembangan fiqih ini bermula sejak wafatnya nabi Muhammad SAW. Pada tahun 11 H dan berakhir ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai kholifah pada tahun 41 H. Pada periode ini hiduplah sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera Dakwah Islam setelah wafatnya Nabi.[1]
            Pada masa ini islam sudah meluas, yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini pada bidang hokum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nashnya. Disamping itu juga terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan yaitu perpecahan masyarakat islam menjadi beberapa kelompok yang bertentangan secara tajam.[2]
            Pada masa ini islam mulai berkembang dan melebarkan sayapnya dan mengibarkan panji-panji islam dalam manjalankan misinya keberbagai daerah disekitar jazirah arab, seperti : Irak, Siriya, Mesir, daerah-daerah di Afrika Utara dan lain-lainnya.
            Daerah-daerah yang baru dibuka oleh kaum muslimin itu, masing-masing telah mempunyai peradaban dan kebudayaan, adat istiadatdan undang-undang dalam negeri sendiri.kaum muslimin yang berhasil membuka daerah-daerah baru itu, meskipun status mereka sebagai pasukan militer yang bertugas untuk  menaklukkan suatu daerah, namun mereka bukan tentara pendudukan yang akan menaklukkan penduduk  (rakyat) secara paksa, tetapi mereka lebih menonjol sebagai misi da’wah Islamiah, lalu menghadapi masyarakat dengan hikmah dan ramah tamah. Maka dengan demikian kaum muslimin (pendatang) itu mudah sekali berintegrasi dan membaur dengan masyarakat yang multi komplit  yang mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru seperti antara lain misalnya:
1.      Munculnya berbagai peristiwa dan kasus, yang meminta segera penyelesaian hukum, dan berbagai macam problema yang membutuhkan pemecahan, sedangkan tasyri’ atau materi hukum, maupun keputusan-keputusan yang dapat dinukilkan dari rasulullah SAW karena masih sangat minimal, tidak mampu lagi menghadapi berbagai macam mu’amalah yang baru, semuanya itu mempunyai dampak positif terhadap perkembangan fiqih dan tasyri’
2.      Dalam selang waktu masa Kholifah umar bin Khotob r.a. berduyung-duyunglah sahabat –sahabat keluar dari ibu kota madinah, untuk merantau ke daerah yang baru dibuka oleh kaum muslimin dan kebanyakan mereka itu tinggal menetap disana.
3.      Situasi dan kondisi masyarakat yang demikian secara alami membarikan motivasi yang besar terhadap fiqih dan munculnya mujtahidin dan ijtihadnya.[3]

       Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fiqih adalah perluasan wilayah yang mengakibatkan adanya persoalan baru tentang moral,tradisi, situasi, kondisi, etika, kultural, dan kemanusiaan dalam suatu masyarakat yang pluralistik, factor tersebut adalah factor yang terpenting yang mempengaruhi perkembangan fiqih.[4]

           
2.2 Sumber Hukum
            Pada masa sahabat ini ada usaha yang positif yaitu terkumpulnya ayat-ayat Al-Qur’an dalam satu mushaf. Ide untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an dalam satu mushaf datang dari Umar bin Khattab, atas dasar karena banyak para sahabat yang hafal Al-Qur’an gugur dalam peperangan. Ide ini disampaikan oleh Umar kepada khalifah Abu Bakar, pada mulanya Abu Bakar menolak saran tersebut, karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi pada akhirnya Abu Bakar menerima ide tersebut. Maka beliau menugaskan Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an yang terpencar-pencar tertulis dalam pelepah-pelepah kurma, kulit-kulit binatang, tulang-tulang dan yang dihafal oleh sahabat.[5]
            Selain itu, pada periode ini setiap ada persoalan baru para fuqoha kembali pada Al-Qur’an sebagai dasar agama, kemudian merujuk pada Sunnah Nabi. Jika dari kedua warisan itu tidak ditemukan ketentuan hukumnya, mereka berkumpul bermusyawarah untuk membicarakan persoalan itu. Dan bila terjadi kesepakatan barulah diputuskan hukum dari persoalan yang mereka hadapi yang kemudian dikenal dengan ijma’.[6]
            Di periode sahabat ini kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa al-qur’an dan hadist rosul. Hanya tidak semua orang dapat memahami materi atau kaidah hukum yang terdapat pada kedua sumber (Al-qur’an dan Hadist), dengan alasan :
1.      Tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama
2.      Banyak diantara mereka yang tidak begitu dekat dengan nabi sehingga tidak memahami sumber-sumber tersebut.
3.      Belum tersebarnya materi atau teori hukum itu di kalangan kaum muslimin akibat perluasan wilayah.
4.      Banyaknya peristiwa hukum baru yang belum pernah terjadi pada masa Rosulullah yang ketentuan hukumnya secara pasti tidak di temukan dalam nash syariat. 
      Prosedur penetapan hukum yang di tempuh oleh sahabat pada masa ini adalah melalui penelusuran mereka terhadap al-Qur’an dan Hadist. Bila dari kedua sumber ini tidak ditemukan ketentuan-ketentuan hukum dari suatu kasus yang dihadapi, mereka ber’ijtihad sendiri baik dengan cara Qiyas atau berpedoman kepada kemaslahatan umat.[7]

2.3 Ijtihad Sahabat
            Selain Al-Qur’an dan Sunnah, ijtihad mulai menjadi rujukan fuqoha’ pada periode ini. Perluasan wilayah islam telah mendatangkan masalah baru yang belum muncul sebelumnya. Tetapi, jika kita telusuri lebih jauh, kebutuhan untuk melakukan ijtihad itu tidak semata-mata untuk menjawab masalah baru yang muncul, namun juga untuk memahami nash itu membuka yang ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah, sebagaimana nanti akan dilihat dalam contoh-contoh. Yang sudah jelas intensitas ijtihad sahabat mendapat  tapi karena sering dilakukan secara bersama dan musyawarah, apalagi saat itu para sahabat banyak mendatangkan suatu kesepakatan umum dari suatu generasi atau ijma’.[8]
            Para sahabat tidak menyikapi hukum-hukum islam secara ideal yang terlepas dari kontek sosial, tetapi dimensi sosial itu telah menyadarkan mereka untuk mencari jawaban-jawaban ideal islam terhadap berbagai persoalan yang berkembang. Interprestasi terhadap nash (seperti penggunaan teori ‘illah yang dilakukan utsman), adalah contoh nyata betapa para sahabat bersungguh-sungguh berusaha memahami maqosid tasyri’ (tuan-tujuan syariat)dari suatu penerapan hukum.
            Utsman misalnya, berkesimpulan bahwa dibiarkannya unta-unta berkeliaran pada masa Nabi karena kondisi saat itu aman. Jadi, kerangka penerapan hukum ini dengan sendirinya menuntut adanya situasi aman sehingga memungkinkan unta-unta itu menjumpai pemiliknya. Jika tidak, maka maka nash hadis itu tidak tepat untuk diterapkan, sebab akan memberi peluang terkorbankannya kemaslahatan umum. Kerangka teori ini kemudian dikembangkan dan dirumuskan oleh para ahli metodologi islam (ushuliyyin) dalam kaidah al-hukmu yaduru ma’al ‘illah wujudan wa ‘adaman (hukum itu berputar dengan ‘illah, ada atau tidak).
            Contoh lain, pada masa Nabi dan begitu pula pada masa Abu Bakar dan umar sebagai khalifah, adzan shalat jum’at sebelum khatib naik mimbar hanya satu satu kali, karena dengan satu kali itu dirasa sudah cukup untuk memberi tahu masuknya waktu shalat jum’at. Karena jama’ah pada waktu Ustman semakin banyak, dirasakan tidak cukup lagi kalau adzan itu hanya satu kali, oleh karena itu beliau menetapkan berdasarkan ijtihadnya dengan memberlakukan adzan jum’at sebanyak dua kali sebelum khatib naik mimbar.[9]
            Wajar bila dikalangan sahabat dalam melakukan ijtihad terdapat perbedaan-perbedaan pendapat,  hal ini karena
1.      Kebanyakan ayat Al-Qur’an dan Hadist yang bersifat zhanny dari sudut pengertiannya.
2.      Belum termodifikasinya Hadist nabi yang dapat dijadikan pedoman secara utuh dan menyaluruh.
3.      Lingkungan dan kondisi daerah yang dialami sehingga persoalan-persoalan yang dialami serta dihadapi oleh sahabat-sahabat itu tidak sama.
4.      Pergolakan politik yang terjadi pada masa Ali Bin Abi Tholib yang berakibat munculnya beberapa golongan.[10]

Bentuk ijtihad pada masa sahabat dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:
1.     Ijtihad dalam bentuk memberikan penjelasan terhadap nash yang telah ada, baik nash Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi. Misalnya ijtihad sahabat dalam memahami firman Allah dalam surat An-Nisa’ (4): 11. Yang artinya : bagi kedua orang ibu bapaknya masing-masing mendapat seperenam bila pewaris meninggalkan anak. Bila pewaris tidak meninggalkan anak yang mewarisinya adalah, dua orang ibu bapaknya maka ibunya mendapat sepertiganya.
           Zaid ibn Tsabit menafsirkan hak itu sepertiga dalam keadaan tidak ada anak adalah bila yang menjadi ahli warisnya hanyalah ibu dan bapaknya saja. Bila bersama mereka ada suami atau istri, maka hak ibu bukan sepertiga dari harta, tetapi sepertiga dari sisa harta sesudah diberikan kepada ahli waris lain yaitu suami atau istri.
2.     Ijtihad untuk menetapkan hukum yang baru bagi kasus yang muncul melalui cara mencari perbandingannya dengan ketetapan hukum yang telah ada penjelasannya dalam nash untuk ditetapkan bagi kasus tersebut. Ijtihad dengan cara ini contohnya adalah dalam menentukan jabatan khalifah sesudah wafatnya Nabi. Dalam hal ini dengan cara mengqiyaskan  jabatan khalifah (pemimpin urusan dunia) kepada jabatan imam shalat berjama’ah yang pernah diserahkan Nabi kepada Abu Bakar. Jalan pikiran shahabat waktu menetapkan jabatan khalifah untuk Abu Bakar ini adalmelalui qiyas. 
           Dalam menghadapi masalah baru yang tidak ada nashnya, juga tidak dapat mencari bandingannya dengan apa yang telah ditetapkan dalam nash, shahabat menempuh bentuk ijtihad dengan ra’yu, yaitu menggunakan jiwa syara’ sebagai acuan dalam istinbath. Kepentingan umum atau maslahat selalu dijadikan pertimbangan dalam menggunakan ra’yu sebagai cara dalam berijtihad. Misalnya dalam menetapkan untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Qur’an (pada masa Abu Bakar); menetapkan dewan-dewan, membentuk pasukan tentara yang tetap dan mencetak mata uang pada masa (Umar bin Khattab); menyatukan bentuk bacaan Al-Qur’an dan membakar yang lainnya pada masa (Utsman bin Affan)[11].




BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Masa perkembangan fiqih ini bermula sejak wafatnya nabi Muhammad SAW. Pada tahun 11 H dan berakhir ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai kholifah pada tahun 41 H.
            Pada periode ini fiqih masih tetap seperti periode pertama meskipun perluasan wilayah islam dan bercampurnya orang-orang arab dengan orang-orang asing turut menghadirkan tuntutan bagi perkembangan kajian fiqih. Kajian- kajian tersebut semakin intens ketika abu bakar berinisiatif mengumpulkan Al;Qur’an dan Utsman Bin Affan menerbitkan bacaannya. Pada saat itu mulailah terjadi pemahaman nash dari sahabat
             Selain itu, pada periode ini setiap ada persoalan baru para fuqoha kembali pada Al-Qur’an sebagai dasar agama, kemudian merujuk pada Sunnah Nabi. Jika dari kedua warisan itu tidak ditemukan ketentuan hukumnya, mereka berkumpul bermusyawarah untuk membicarakan persoalan itu. Dan bila terjadi kesepakatan barulah diputuskan hukum dari persoalan yang mereka hadapi yang kemudian dikenal dengan ijma’
             Bentuk ijtihad pada masa sahabat dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:
1.      Ijtihad dalam bentuk memberikan penjelasan terhadap nash yang telah ada, baik nash Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi.
2.      Ijtihad untuk menetapkan hukum yang baru bagi kasus yang muncul melalui cara mencari perbandingannya dengan ketetapan hukum yang telah ada penjelasannya dalam nash untuk ditetapkan bagi kasus tersebut.


           





DAFTAR PUSTAKA


Syarifuddin, Amir. 2008. Ushul Fiqih. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Muhammad Hasbi, Teungku. 1999. Pengantar Ilmu Fiqih. Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra
Sirry, Mun’im. 1995. Sejarah Fiqih Islam.jakarta: Risalah Gusti
Koto, Alaiddin. 2004. Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Djafar, Muhammadiyah. 1993. Pengantar Ilmu Fiqih. Jakarta: Kalam Mulia





[1]  Mun’im A. Sirry. Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar. 1995. Hlm.33
[2]  Drs. H. A. Djazuli. Ilmu Fiqih Sebuah Pengantar. 1993. Hlm.123
[3] Drs.H.Muhammadiyah Djafar. Pengantar Ilmu Fiqih.1993.Hlm.69-70
[4] Mun’im A. Syirry.Sejarah Fiqih Islam.1995.Hlm.33
[5]  Drs. H. A. Djazuli. Ilmu Fiqih Sebuah Pengantar. 1993. Hlm.124
[6] Mun’im A. Sirry. Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar. 1995. Hlm.34
[7] Prof.Dr.H.Alaiddin Koto. Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih.2006.Hlm.16
[8] Mun’im A. Sirry. Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar. 1995. Hlm.39
[9] Prof. Dr. H.Amir Syarifuddin. Ushul Fiqih. 2005. Hlm.240
[10] Prof.Dr.H.Alaiddin Koto. Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih.2006.Hlm.15
[11] Ibid. hlm. 242

Popular posts from this blog

CONTOH AGENDA ACARA MUSYAWARAH BESAR

KETETAPAN AGENDA ACARA MUSYAWARAH BESAR ( MUBES ) I II IKATAN PEMUDA PELAJAR MAHASISWA (IPPM) BUNDO KANDUANG MALANG Tahun 2012 Minggu, 16 November 2010 WAKTU KEGIATAN PETUGAS TEMPAT 0 7 . 3 0 – 0 8 .00 Persiapan panitia Panitia Aula Rumah Bapak Prof. Dr. Safrion, MS 0 8 . 3 0 – 09.30 Pembukaan : F   Master of Ceremony (MC) F   Pembacaan Ayat suci alquran F   Sari Tilawah F   Menyanyikan Lagu Indonesia Raya F   Laporan Ketua Panitia F   Sambutan Ketua IPPM Bundo Kanduang Malang F   Sambutan Tuan Rumah F   Sambutan Ketua IKM Sehati Malang sekaligus membuka acara secara resmi F   Doa F   Penutup Robert   Ardian Maulid Wanda Wanda Iqsan Dinata Andri Zulanda Prof. Dr. Safrion, MS Prof. Dr. dr.H.Achdiat Agoes, Sp. S Eka Rizal, S.Pd 09.30 – 11.30 §       SIDANG PLENO I : Pembahasan Agenda Acara MUBES I

Pengertian Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta samudra pasifik dan samudra hindia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang hiterogen, didalamnya terdiri dari berbagai ras suku bangsa, bahasa, warna kulit, agama dan adat istiadat yang berbeda. Dari berbagai perbedaan tersebut sehingga dalam masyarakat Indonesia rawan dengan adanya konflik antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu perlu adanya suatu strategi guna menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya strategi tersebut tidak hanya untuk menanggulangi masalah konflik antar daerah di Indonesia tetapi juga untuk menghadapi segala gangguan yang datang dari luar Indonesia yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia. Suatu Negara akan bisa utuh jika masyarakatnya menjaga perdamain dan persatuan. Terutama di Negara kita ini, yang didalamnya terdiri dar

CONTOH TATATERTIB MUSYAWARAH BESAR

KETETAPAN TATA TERTIB MUSYAWARAH BESAR (MUBES) I II IKATAN PEMUDA PELAJAR MAHASISWA ( IPPM ) BUNDO KANDUANG MALANG Tahun 2012 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Musyawarah Besar IPPM Bundo Kanduang merupakan rapat tertinggi ditingkatan Organisasi daerah IPPM Bundo Kanduang Malang 2.       Musyawarah Besar I II   adalah forum permusyawaratan untuk mengemban amanat oganisasi dan dilaksanakan pada akhir periode untuk menghasilkan rekomendasi kepada kepengurusan yang selanjutnya 3.       Musyawarah Besar I II merupakan permusyawaratan anggota IPPM Bundo Kanduang Malang yang disingkat dengan MUBES I II BAB II TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2 Menetapkan pola dan garis-garis besar kebijakan didalam penyelenggaraan organisasi ikatan pemuda pelajar mahasiswa bundo kanduang Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus IPPM bundo kanduang Membahas sekaligus menetapkan AD/ART organisasi ikatan pemuda pelajar mahasi