Skip to main content

PEMBUBARAN PERSEROAN DAN PENGHAPUSAN NPWP

PEMBUBARAN PERSEROAN DAN PENGHAPUSAN NPWP


1.      Pembubaran
sebab-sebab pembubaran suatu Perseroan Terbatas (“PT”) diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) antara lain:
a.      berdasarkan keputusan RUPS;
b.      karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
c.       berdasarkan penetapan pengadilan;
d.      dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

mengenai Pasal 146 UUPT. Bunyi lengkap dari Pasal 146 UUPT adalah:
Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
a.      permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan;
b.      permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
c.       permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
d.      Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

Berdasarkan Pasal 146 UUPT, pemegang saham memang dapat membubarkan PT dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri dengan alasan PT tidak mungkin untuk dilanjutkan. Lantas, apa yang dimaksud dengan “tidak mungkin untuk dilanjutkan”? Di dalam penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:
a.      Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
b.      dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
c.       dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
d.      kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.
Agar dapat memprakarsai suatu RUPS pembubaran PT, pemegang saham harus memiliki saham minimal 10% (lihat Pasal 144 ayat [1] UUPT).
Berhak mengajukan gugatan terhadap tindakan direksi dan atau Dewan Komisaris yang merugikan pemegan saham. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 UUPT yang berbunyi:
a.      Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
b.      Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2.      Menghapus NPWN
a.      Datang ke KPP
b.      Lengkapi Persyaratan
-          Bawa Akta Pembubaran/Hasil RUPS Pembubaran Perseroan
-          Bawa Formulir Permohonan Pembubaran
-          KPP memverivikasi

-          Penghapusan NPWP

Popular posts from this blog

CONTOH AGENDA ACARA MUSYAWARAH BESAR

KETETAPAN AGENDA ACARA MUSYAWARAH BESAR ( MUBES ) I II IKATAN PEMUDA PELAJAR MAHASISWA (IPPM) BUNDO KANDUANG MALANG Tahun 2012 Minggu, 16 November 2010 WAKTU KEGIATAN PETUGAS TEMPAT 0 7 . 3 0 – 0 8 .00 Persiapan panitia Panitia Aula Rumah Bapak Prof. Dr. Safrion, MS 0 8 . 3 0 – 09.30 Pembukaan : F   Master of Ceremony (MC) F   Pembacaan Ayat suci alquran F   Sari Tilawah F   Menyanyikan Lagu Indonesia Raya F   Laporan Ketua Panitia F   Sambutan Ketua IPPM Bundo Kanduang Malang F   Sambutan Tuan Rumah F   Sambutan Ketua IKM Sehati Malang sekaligus membuka acara secara resmi F   Doa F   Penutup Robert   Ardian Maulid Wanda Wanda Iqsan Dinata Andri Zulanda Prof. Dr. Safrion, MS Prof. Dr. dr.H.Achdiat Agoes, Sp. S Eka Rizal, S.Pd 09.30 – 11.30 §       SIDANG PLENO I : Pembahasan Agenda Acara MUBES I

Pengertian Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta samudra pasifik dan samudra hindia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang hiterogen, didalamnya terdiri dari berbagai ras suku bangsa, bahasa, warna kulit, agama dan adat istiadat yang berbeda. Dari berbagai perbedaan tersebut sehingga dalam masyarakat Indonesia rawan dengan adanya konflik antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu perlu adanya suatu strategi guna menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya strategi tersebut tidak hanya untuk menanggulangi masalah konflik antar daerah di Indonesia tetapi juga untuk menghadapi segala gangguan yang datang dari luar Indonesia yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia. Suatu Negara akan bisa utuh jika masyarakatnya menjaga perdamain dan persatuan. Terutama di Negara kita ini, yang didalamnya terdiri dar

CONTOH TATATERTIB MUSYAWARAH BESAR

KETETAPAN TATA TERTIB MUSYAWARAH BESAR (MUBES) I II IKATAN PEMUDA PELAJAR MAHASISWA ( IPPM ) BUNDO KANDUANG MALANG Tahun 2012 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Musyawarah Besar IPPM Bundo Kanduang merupakan rapat tertinggi ditingkatan Organisasi daerah IPPM Bundo Kanduang Malang 2.       Musyawarah Besar I II   adalah forum permusyawaratan untuk mengemban amanat oganisasi dan dilaksanakan pada akhir periode untuk menghasilkan rekomendasi kepada kepengurusan yang selanjutnya 3.       Musyawarah Besar I II merupakan permusyawaratan anggota IPPM Bundo Kanduang Malang yang disingkat dengan MUBES I II BAB II TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2 Menetapkan pola dan garis-garis besar kebijakan didalam penyelenggaraan organisasi ikatan pemuda pelajar mahasiswa bundo kanduang Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus IPPM bundo kanduang Membahas sekaligus menetapkan AD/ART organisasi ikatan pemuda pelajar mahasi